JEPARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global. Hal itu disampaikannya saat safari Ramadan di Serambi Belakang Pendopo Kartini Jepara, Senin (9/3/2026).
Dalam dialog bersama tokoh masyarakat, Zulhas mengatakan dirinya mendapat tugas dari Presiden untuk rutin turun ke daerah. Tujuannya memastikan program pangan berjalan sesuai rencana. “Saya diperintah oleh Presiden. Dalam sepekan tiga hari saya ke lapangan untuk memastikan pangan kita aman,” ujarnya.
Ia menuturkan, pengawasan difokuskan pada sejumlah sektor penting. Di antaranya ketersediaan irigasi, stabilitas harga gabah, hingga distribusi pupuk bagi petani. “Gabah tidak boleh di bawah Rp6.500. Harus di atasnya,” tuturnya.
Menurut Zulhas, pemerintah saat ini juga tengah mengawal peningkatan produksi pangan nasional. Ia menyebut cadangan beras nasional dalam kondisi aman. “Alhamdulillah kita sudah surplus beras,” kata dia.
Selain pangan, pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Zulhas, pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur pemerintah. “Tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah daerah hingga desa,” ujarnya.
Program tersebut, lanjut dia, bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak. Kecukupan gizi dinilai menjadi faktor penting bagi perkembangan sumber daya manusia. “Sekolah bagus saja tidak cukup kalau anak kekurangan gizi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga memaparkan rencana penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa. Setiap desa nantinya akan memiliki pusat kegiatan ekonomi yang dikelola koperasi.
Koperasi tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas. Di antaranya kendaraan distribusi, penyimpanan dingin, hingga pusat perdagangan kebutuhan pokok. “Kalau gabah tidak dibeli sesuai harga acuan, koperasi bisa membeli. Begitu juga jagung atau hasil tangkapan nelayan,” kata Zulhas.
Ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan program pembangunan kampung nelayan. Fasilitas seperti pabrik es dan cold storage akan dibangun untuk mendukung kegiatan nelayan.
Langkah itu diharapkan memberi kepastian harga bagi nelayan. Dengan demikian, hasil tangkapan tidak lagi dipermainkan tengkulak.
Dalam dialog tersebut, petinggi atau kepala desa juga menyampaikan aspirasi. Salah satunya terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Petinggi Kunir Sucipto, menanyakan mekanisme pembangunan koperasi desa. Beberapa desa di Jepara disebut belum memiliki lahan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Zulhas meminta pemerintah daerah mendata kondisi lahan di setiap desa. Jika lahan terbatas, pembangunan koperasi dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah. “Kalau lahannya kurang, bisa disesuaikan. Tidak harus luas, yang penting pusat kegiatan ekonomi desa bisa berjalan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Witiarso Utomo, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Jepara.
Mas Wiwit, sapaan akrab Witiarso Utomo, menyatakan Pemkab Jepara siap mendukung program Pemerintah Pusat. Ia menegaskan pemerintah daerah senantiasa memperkuat koordinasi hingga tingkat desa. “Kami siap menindaklanjuti arahan Pusat agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya. (DiskominfoJepara/AP)
