JEPARA – Pendataan ekonomi nasional akan digelar di Jepara pada Mei hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara menggandeng lintas instansi untuk sosialisasi Sensus Ekonomi 2026.
Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Jepara, Achmad Tasylichul Adib, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut, sensus bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Cakupannya meliputi struktur usaha, karakteristik pelaku, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. “Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan,” kata dia.
Pelaksanaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pengisian kuesioner daring pada Mei hingga Juni 2026 untuk perusahaan besar. Tahap kedua berupa pendataan lapangan pada Juni sampai Agustus 2026 dengan metode pintu ke pintu (door to door).
Ia menambahkan, pelaku usaha diharapkan memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. “Informasi yang diberikan akan digunakan dalam penyusunan statistik resmi,” tuturnya.
Kegiatan ini berupa diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP). Acara berlangsung di Aula Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, Rabu (29/4/2026).
Peserta terdiri atas perangkat daerah, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan media.
Kepala BPS Jepara, Isnaini, mengatakan forum ini berkaitan dengan peningkatan layanan, khususnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik.
Ia menyebut, BPS tidak hanya menghimpun data. Lembaga ini juga menyediakan layanan bagi berbagai kalangan. “Kami tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melayani kebutuhan pengguna. Ada konsultasi statistik, rekomendasi statistik, dan semuanya gratis,” ujarnya.
Layanan tersebut, imbuhnya, dapat dimanfaatkan mahasiswa maupun peneliti untuk menentukan metode analisis. “Masih ada masyarakat yang belum mengetahui layanan ini. Akibatnya, statistik sering dianggap sulit. Padahal, kami menyediakan pendampingan,” jelasnya.
Menurut Isnaini, kebutuhan publik mencakup layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Layanan tersebut tersedia melalui sistem digital dan tatap muka. “Masyarakat membutuhkan layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, pihaknya menerima masukan dari peserta sebagai bagian dari evaluasi layanan. (DiskominfoJepara/AP)
