JEPARA – Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, S.Sos., menegaskan bahwa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Kedungleper berfokus pada keseimbangan sasaran fisik dan nonfisik. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap program strategis pemerintah daerah maupun pusat.
Dalam wawancara di lokasi kegiatan, Letkol Arm Ranna merinci bahwa sasaran fisik utama TMMD kali ini mencakup pembangunan rabat beton di dua titik serta renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiga lokasi. Sementara itu, untuk sasaran nonfisik, TNI menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti penyuluhan masyarakat, donor darah, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
“Fokus kami adalah menjaga keseimbangan antara sasaran fisik dan nonfisik guna membantu pemerintah daerah, terutama dalam hal ketahanan pangan,” ujar Letkol Arm Ranna.
Ia menjelaskan bahwa ke depan diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat melalui satuan baru, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Satuan ini berperan ganda sebagai pasukan tempur sekaligus kekuatan pembangunan, dengan kompi khusus di bidang konstruksi, kesehatan, peternakan, hingga perikanan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sejalan dengan itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas Wiwit) memaparkan data capaian perbaikan RTLH di Kabupaten Jepara. Pada tahun 2026, ditargetkan sekitar 900 unit rumah direhabilitasi melalui sinergi berbagai sumber dana. Rinciannya meliputi 400 unit dari pemerintah pusat, sekitar 100 unit dari pemerintah provinsi, serta sisanya didukung oleh Baznas dan APBD Kabupaten Jepara.
Meski progres terus berjalan, Mas Wiwit mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dari total awal sekitar 9.000 rumah tidak layak huni, masih tersisa sekitar 8.000 rumah yang perlu ditangani pada tahun-tahun berikutnya.
Selain infrastruktur dan hunian, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menegaskan komitmen pada sektor pendidikan melalui berbagai bantuan sosial.
“Jangan sampai ada anak putus sekolah gara-gara biaya, kami akan tanggung semuanya,” tegas Mas Wiwit.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat dan sekolah pendukung lainnya di Jepara menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Jepara memperoleh hak pendidikan yang layak.(DiskominfoJepara/MRF)
