JEPARA – Suasana hangat menyelimuti Desa Tegalsambi pada Selasa (10/02/2025) saat Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar forum Ngolah Pikir (Ngopi) Bareng Petinggi. Pertemuan ini menjadi ruang dialog organik bagi Mas Wiwit, sapaan akrab Bupati Jepara Witiarso Utomo, untuk menyapa langsung dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil di tingkat desa, mencakup isu krusial seperti infrastruktur, pariwisata, hingga ketahanan pangan.
Petinggi Desa Tegalsambi, Agus Susanto, memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan realita infrastruktur di wilayahnya. Ia merinci bahwa dari 27 ruas jalan desa yang ada, sekitar 70 persen berada dalam kondisi mantap, namun sisanya masih memerlukan perbaikan mendesak.
“Rata-rata jalan desa sudah beraspal dengan lebar sekitar 3 sampai 4 meter. Namun ada beberapa ruas yang rusak karena terdampak banjir,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemeliharaan akses tersebut. Agus mengungkapkan bahwa dana desa saat ini belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan pembangunan jalan secara maksimal, sementara bantuan dari Pemerintah Provinsi (Banprov) baru menyasar satu titik lokasi.
Di sisi lain, Desa Tegalsambi yang terdiri dari 12 RT dan 2 RW ini menunjukkan progres positif dalam pengelolaan lingkungan. Sebanyak 400 tempat sampah telah didistribusikan ke area permukiman, kawasan wisata, hingga sekolah untuk memperkuat sanitasi warga. Sistem pengangkutan sampah pun rutin dilakukan dua hingga tiga kali seminggu menggunakan armada desa, dibarengi dengan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mas Wiwit menegaskan bahwa konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Ia menginstruksikan adanya integrasi standar kualitas antara jalan protokol dan jalan lingkungan di pelosok desa.
“Kami berkomitmen membangun jalan dengan kerja sama berbagai pihak, salah satunya pemerintah desa. Jalan kabupaten mulus, jalan desa juga harus mulus,” tegasnya.
Mas Wiwit juga mendorong adanya kolaborasi pembiayaan melalui skema pembagian anggaran yang lebih fleksibel.
Saat ini, teknis pengalokasian dana tersebut tengah digodok agar proses percepatan pembangunan infrastruktur desa bisa segera dieksekusi demi mendongkrak roda ekonomi masyarakat setempat. (DiskominfoJepara/YFR)